Jakarta, Siber8com – 18 Mei 2025 – Anggota Komisi XII DPR RI, Rico Alviano, ST Rajo Nan Sati, angkat bicara menanggapi laporan polisi yang dilayangkan Hendra Idris ke Polda Sumbar. Dalam klarifikasi resminya, Rico menilai tuduhan tersebut tak berdasar dan bernuansa pembentukan opini yang menyesatkan.

“Tuduhan itu mencederai relasi baik yang telah lama kami jalin. Komunikasi kami selama ini berlangsung normal, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp,” tegas Rico, Sabtu (17/5).

Tak Ada Intimidasi, Hanya Tegas Soal Administrasi

Rico menegaskan bahwa percakapan yang dipermasalahkan hanyalah diskusi normatif mengenai syarat administratif sebagai Tenaga Ahli DPR RI. Ia menyampaikan bahwa Hendra Idris memang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Saya tidak mengancam, tidak mengintimidasi. Saya hanya menyampaikan fakta administratif dan konsekuensinya. Ini murni komunikasi profesional,” ujarnya.

Soal Labuan Bajo: Isu Lama, Tidak Relevan

Rico juga menyayangkan upaya Hendra menyeret-nyeret kegiatan lama di Labuan Bajo ke isu saat ini. Ia menilai hal itu sebagai manuver pengalihan isu yang tidak relevan, karena kegiatan tersebut terjadi saat dirinya masih di DPRD Sumbar dan sepenuhnya di bawah tanggung jawab dinas teknis.

Imunitas dan Perlindungan Hukum

Rico mengingatkan bahwa dirinya dilindungi hak imunitas sebagai anggota DPR RI berdasarkan UU MD3. Ia juga menyoroti rekaman percakapan yang beredar, yang menurutnya dilakukan tanpa persetujuan dan berpotensi melanggar UU ITE.

Mengutip Prof. Pujiyono Suwadi (UNS), Rico menyebut bahwa perekaman tanpa izin dua pihak merupakan pelanggaran privasi yang bisa dikenai sanksi hukum.

Pesan untuk Publik dan Media

Rico mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang tidak terverifikasi dan mengingatkan media untuk tetap menjaga prinsip keberimbangan.

“Saya tidak pernah melakukan hal yang mencoreng integritas saya sebagai wakil rakyat. Saya minta publik berhati-hati menyerap informasi dan media tetap berimbang dalam menyampaikan fakta,” pungkasnya.

Rico menyatakan bahwa klarifikasi ini adalah hak jawab resmi untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai menyesatkan opini publik.

  Tertanda,                                                        Rico Alviano, ST Rajo Nan Sat. Anggota Komisi XII DPR RI