Redaksi

Apabila keberatan atas pemberitaan kita membuka hak jawab

ke redaksi atau ke Dewan Pers sesuai dengan UU pers No. 40 Tahun 1999, mengacu Pada Pasal 5 ayat (2) UU Pers : Pers wajib melayani Hak Jawab.

Redaksi

LEGALITAS

PT FAKTA DUA PUTRI CERIA

NOMOR AHU-056700AH.01.30.Tahun 2022

NPWP 40.096.483.9.201.000

COMMISSIONER

Desri Putri Angraini SH

Roza Asmar

MANAGING DIRECTOR

Deni Liza Nova

Rahmad Andre

Sekretaris Redaksi

Asmaizul Amran

Aurel Lia Calista putri

LAW ADVISOR

Anda Simon. SH

AKMA SUTRIE SH

BOARD OF SUPERVISORS

Nofriadi Z

Pemimpin umum Penanggung Jawab

Rino

PEMIMPIN REDAKSI

Hendriana

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hendra Satria. S.Hum

Hengki Febrian

REDAKTUR PELAKSANA

Evi Suandi

EDITOR

Dewan Pembina

H. Hendri Pani Dias S.Ag.MA.

Malizar Ade , S.Sos

Amrizal bakri S.H

Heri, A

DEWAN REDAKSI

Yopi Kusuma

Riki yuliarman

Yandra Asri S.Pd

Ahmad negara Dalimunthe

Faizal Anwar

Eddiwan Han

Kordinator Nasional

Rino Pilliang

Kaperwil Sumbar

Ultra vitaloka Boyle

Kordinator Liputan

Hendo EB

Arif Yuwarman

REPORTER

Firlan

Chandra Adil

Ermen SP

M.Yunus

Abdul Rahman

Aris Yudistya

Irmon syarkawi

Riskandar

Nasron Dinata

Lenni Widyastuti

M.Kalid

Rio Ade Putra SE

Sahul Hamid

Biro kota Padang

ADE Putra

Dewi Asda

Ade Kusuma

Erick Dede Lesmana

Boby Kurniawan

EF Marzuki

Rio Setiawan

Ka Biro Kepulauan Mentawai

Roberto Dahlan

Muslim

Ka Biro Pariaman/ PDG Pariaman

Wira Adinaharto

Ka Biro Bukittinggi

Heriko Candra

Ka Biro Pessel

Rio Endra Putra

Ka Biro Sijunjung-

Romi Azwir

KA biro Damasraya

Tosi Hendra

Ka Biro Kab/Kota Solok

Mardi.H

Ka Biro Tanah Datar

Ultra vitaloka Boyle

Biro Payakumbuh

Ronaldo

Ka Biro Pasaman

Edri Daspa

Biro Muara Enim

Zulkarnain sp

Ka perwil Riau

Junaidi.S

KA Biro Rohil.

Albani

Kaperwil Jambi

Basok

Kaperwil.Sumsel..

M.TAHAN

Ka Biro Oki

Irwan Syahputra

Bekasi

M.Zukra

Kaperwil Lampung

Budi Rahayu

Kaperwil Jawa Barat

Cecep

Investigasi Nasional

Rio ade putra

Dodi Miswar.Amd

Deri Parma

Ismul Hidayat

Engky Espito, S.I.Kom

Guspardi

Susunan nama redaksi sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan

TARIF :

Pariwara (Rp 4 000.000),

Semi Pariwara (Rp10.000.000),

Liputan khusus (Rp10.000.000),

IKLAN (Rp1 500,000)

Harga sewaktu waktu dapat berubah

Desri Putri Anggraini

005801121244506

Bank Rakyat Indonesia

Roni

042001015108504

Bank Rakyat Indonesia

VIDEO & SOCIAL MEDIA PRODUCTION

Nofriadi.Z

Rinaldi.

INFORMATION TECHNOLOGY

FEBRIANTO

Kantor Perwakilan

Jalan Sungai Lare Perumahan ABI Blok D/5 Kec.Koto Tanga, Padang City - West Sumatera 25139

Kontak Redaksi : 081944242956

KANTOR REDAKSI

Jalan. Imam Bonjol

Kavling Baru 001/014

Telaga Murni

Cikarang Barat

Kabupaten. Bekasi

Jawa Barat

Semua wartawan kami Di lengkapi dengan Id Card yang masih berlaku dan namanya tercantum di box redaksi.

PEMBERITAHUAN:

Wartawan siber8com dalam menjalankan tugas selalu dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Tugas Liputan dan tercantum di boks redaksi. Wartawan Siber8Com taat /patuh pada Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jika ditemukan ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai anggota Siber8Com namun namanya tidak tercantum di boks redaksi, segera hubungi redaksi atau segera laporkan pada penegak hukum.

PERINGATAN KERAS:

Siber8Com tidak mengizinkan atau melegalkan pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Surat Tugas, selain yang di terbitkan oleh Redaksi Siber8Com tidak menerbitkan website online dan lainny selain online: www. Siber8Com ..

Kontak WhatsApp Redaksi. 085365640009 : 081944242956

E-mail : -siber8 com

Jika ada yang mengaku-ngaku wartawan www.siber8.com namun tidak dapat menunjukkan legalitas secara lengkap dan tanda pengenal yang syah serta namanya tidak tercantum di box redaksi, berarti yang bersangkutan ILEGAL dan harap melaporkan kepada pihak berwajib

Ulasan :

*“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

“Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.

“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2)

“Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berarsas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“(4).Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak*

Apabila keberatan atas pemberitaan

kita membuka hak jawab

ke redaksi atau ke Dewan Pers sesuai dengan UU pers No. 40 Tahun 1999, mengacu Pada Pasal 5 ayat (2) UU Pers: Pers wajib melayani Hak Jawab.